Setapak Langkah – 12 Juli 2026 | Polisi Republik Indonesia melalui Komisi Operasi Tipidkor (Kortas) bersama Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Tan Kian, pemilik konglomerat multinasional, dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pemeriksaan ini menambah daftar tersangka yang sebelumnya sudah mencakup Febrie Adriansyah dan Don Ritto, seorang pengusaha.
Kasus ini bermula ketika penyidik menemukan aliran dana mencurigakan yang diduga berasal dari proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh Febrie Adriansyah. Selanjutnya, analisis forensik keuangan mengindikasikan adanya transfer dana ke rekening yang terkait dengan Tan Kian dan perusahaan-perusahaannya.
Berikut ini rangkaian langkah penyelidikan yang telah dilakukan:
- Pengumpulan dokumen keuangan dan kontrak proyek selama tiga tahun terakhir.
- Wawancara saksi, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pegawai internal perusahaan Tan Kian.
- Pelacakan aliran dana melalui sistem perbankan dan platform digital.
- Pemeriksaan fisik terhadap kantor pusat dan anak perusahaan yang dicurigai terlibat.
Hasil sementara menyatakan bahwa ada indikasi kuat bahwa Tan Kian menerima dana yang tidak sejalan dengan kegiatan operasional usahanya, yang kemudian diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi atau jaringan politik tertentu. Penyidik juga menyoroti kemungkinan adanya jaringan kolusi antara pihak pemerintah, lembaga penegak hukum, dan beberapa pelaku bisnis.
Jika terbukti, konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan mencakup sanksi pidana penjara, denda besar, serta penyitaan aset. Selain itu, kasus ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia, mengingat peran Tan Kian sebagai salah satu pemain utama di sektor konstruksi, properti, dan energi.
Pihak berwenang menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada keputusan akhir. Masyarakat diharapkan untuk menunggu hasil resmi dari Pengadilan dan tidak menggeneralisasi tuduhan sebelum proses hukum selesai.
