Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengumumkan rencana strategis untuk mengintegrasikan layanan karantina dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Inisiatif ini ditujukan untuk menyederhanakan prosedur karantina pada proses ekspor, sehingga dapat mengurangi hambatan teknis dan administratif yang selama ini menjadi beban bagi pelaku usaha.
Tujuan utama integrasi meliputi percepatan waktu penyelesaian dokumen, penurunan biaya operasional, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dengan menggabungkan sistem informasi dan prosedur standar, Barantin berharap dapat menciptakan layanan satu pintu (one‑stop service) yang transparan dan terukur.
Kementerian dan lembaga yang akan berpartisipasi dalam integrasi meliputi:
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perhubungan
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Lembaga terkait lainnya
Model operasional yang diusulkan mencakup:
- Pengembangan platform digital terpusat yang memungkinkan pertukaran data secara real‑time antara pihak karantina dan mitra terkait.
- Penerapan prosedur standar yang disepakati bersama, mencakup pemeriksaan fisik, dokumentasi, dan pelaporan.
- Pelatihan intensif bagi petugas karantina dan staf kementerian untuk memastikan konsistensi pelaksanaan.
- Monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja utama (KPI) seperti waktu clearance, tingkat kepuasan eksportir, dan jumlah inspeksi ulang.
Manfaat yang diharapkan antara lain:
- Pengurangan rata‑rata waktu proses karantina dari 7‑10 hari menjadi 2‑3 hari.
- Penghematan biaya operasional hingga 30 persen bagi perusahaan eksportir.
- Peningkatan nilai ekspor barang pertanian dan perindustrian sebesar 5‑7 persen dalam dua tahun pertama.
- Peningkatan kepercayaan investor asing terhadap keandalan rantai pasok Indonesia.
Rencana implementasi dimulai dengan fase pilot pada kuartal ketiga 2024, yang akan diuji coba pada tiga pelabuhan utama. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar untuk peluncuran penuh pada tahun 2025.
Ketua Barantin, Dr. Hadi Suryadi, menegaskan, “Integrasi layanan karantina bukan sekadar mempercepat proses, melainkan juga memperkuat tata kelola perdagangan internasional Indonesia. Kami berkomitmen memberikan kemudahan bagi eksportir tanpa mengorbankan standar keamanan dan kesehatan.”
Dengan langkah ini, Barantin berharap dapat menjadi katalisator utama dalam mengoptimalkan potensi ekspor Indonesia, sekaligus menegakkan standar karantina yang sesuai dengan regulasi internasional.
