Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan signifikan pada program pelatihan calon manajer perusahaan daerah (Kopdes). Sebelumnya peserta diwajibkan mengikuti latihan militer, namun kini program tersebut diubah menjadi program Bela Negara yang menekankan pengembangan kemampuan manajerial serta pembentukan karakter peserta.
Keputusan ini diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan militer dalam menyiapkan pemimpin BUMN. Menurut pejabat kementerian, pendekatan militer dianggap kurang relevan dengan tantangan modern yang dihadapi perusahaan publik, seperti inovasi, tata kelola, dan pelayanan publik.
Program Bela Negara yang baru mencakup beberapa modul utama, antara lain:
- Kepemimpinan dan Etika Publik: Menumbuhkan integritas dan sikap pro‑aktif dalam mengambil keputusan.
- Manajemen Strategis: Penyusunan rencana bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.
- Komunikasi dan Negosiasi: Teknik berinteraksi dengan stakeholder internal dan eksternal.
- Pengelolaan Krisis: Simulasi penanganan situasi darurat serta pemulihan operasional.
- Nilai‑Nilai Bela Negara: Pengenalan konsep pengabdian kepada negara dalam konteks pelayanan publik.
Durasi pelatihan diperkirakan selama enam bulan, dengan kombinasi kelas teori, studi kasus, dan lokakarya praktis. Setiap peserta juga akan menjalani penilaian kompetensi secara berkala untuk memastikan pencapaian target pembelajaran.
Para pengamat menilai bahwa perubahan ini dapat meningkatkan kualitas manajer Kopdes secara keseluruhan. Dengan fokus pada aspek manajerial dan karakter, diharapkan para pemimpin masa depan BUMN mampu menghadapi tekanan ekonomi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Reaksi dari kalangan peserta juga positif. Salah satu calon manajer yang sebelumnya harus mengikuti latihan militer menyatakan, \”Saya merasa program baru lebih relevan dengan pekerjaan saya nanti. Fokus pada kepemimpinan dan nilai kebangsaan memberi motivasi lebih besar untuk berkontribusi pada pembangunan negara.\”
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pelatihan aparatur dengan kebutuhan era digital dan tantangan global, sekaligus menegaskan komitmen terhadap nilai Bela Negara sebagai fondasi karakter bangsa.
