Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, mengadakan pertemuan dengan perwakilan TikTok, baik yang berasal dari China maupun Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa karyawan TikTok di tanah air.
Pertemuan berlangsung di kantor DPR pada Senin, 1 Juli 2024, dengan dihadiri oleh delegasi TikTok yang mewakili manajemen operasional di Indonesia serta pejabat terkait dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam rapat, Sufmi menekankan pentingnya perlindungan hak pekerja serta kepatuhan perusahaan digital terhadap peraturan ketenagakerjaan nasional.
Berikut poin-poin utama yang dibahas dalam pertemuan:
- Isu PHK: TikTok mengakui adanya restrukturisasi organisasi yang mengakibatkan sejumlah karyawan terpaksa keluar. Perusahaan menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menyesuaikan strategi bisnis di pasar Indonesia.
- Komitmen terhadap karyawan: TikTok berjanji akan memberikan paket pesangon sesuai standar ketenagakerjaan dan membantu transisi karier melalui program pelatihan ulang.
- Pengawasan regulator: DPR menuntut adanya transparansi penuh serta laporan periodik kepada Komisi III DPR yang menangani urusan tenaga kerja.
- Peran pemerintah: Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat memfasilitasi dialog lanjutan dan memastikan hak-hak pekerja tidak diabaikan.
Selain itu, para anggota DPR menyoroti dampak sosial ekonomi dari PHK massal pada sektor digital, yang kini menjadi salah satu penyumbang utama lapangan kerja di Indonesia. Mereka mengusulkan pembentukan forum permanen antara regulator, perwakilan pekerja, dan perusahaan teknologi untuk memantau kebijakan ketenagakerjaan di industri digital.
Keputusan selanjutnya akan dituangkan dalam notulen resmi DPR dan akan disampaikan kepada pihak berwenang serta publik. Diharapkan langkah ini dapat menurunkan ketegangan, menjaga stabilitas tenaga kerja, serta memperkuat ekosistem digital Indonesia.
