Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Bareskrim Polri kembali menegaskan keseriusan penanganan kasus dugaan akses ilegal terhadap data milik Mirae Asset. Setelah melakukan penyelidikan awal, satuan ini memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan formal, menandakan adanya indikasi kuat bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Kasus ini bermula dari laporan internal Mirae Asset yang mengungkapkan adanya aktivitas tidak sah yang menembus sistem informasi perusahaan. Menurut sumber internal, pelaku diduga berhasil mengakses data keuangan sensitif dan melakukan manipulasi yang berpotensi menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah bagi nasabah dan institusi terkait.
Berikut adalah unsur-unsur pelanggaran pidana yang sedang dikaji oleh Bareskrim:
- Masuk tanpa izin ke dalam sistem elektronik (unauthorized access).
- Pencurian atau manipulasi data keuangan yang bersifat rahasia.
- Pelanggaran Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11/2008 serta peraturan perbankan terkait.
- Kerugian materiil yang signifikan bagi pihak korban.
Tim penyidik juga telah mengidentifikasi beberapa tahapan yang akan dilalui dalam proses penyidikan, yang dirangkum dalam tabel berikut:
| Tahap | Deskripsi |
|---|---|
| 1. Pengumpulan Bukti | Pengamanan log server, rekaman akses, dan data terkait lainnya. |
| 2. Analisis Forensik | Identifikasi jejak digital pelaku dan modus operandi. |
| 3. Penetapan Tersangka | Penetapan individu atau kelompok yang diduga terlibat. |
| 4. Penyusunan Dakwaan | Rumuskan pasal-pasal yang akan dikenakan. |
| 5. Proses Pengadilan | Penyerahan berkas ke kejaksaan untuk proses penuntutan. |
Pejabat Bareskrim menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa halangan, demi menegakkan keadilan bagi para korban yang telah mengalami kerugian finansial yang signifikan. Seluruh langkah penyidikan diarahkan pada pengungkapan jaringan kriminal yang terlibat serta pemulihan kerugian yang diderita.
Kasus ini menjadi contoh pentingnya keamanan siber dalam sektor keuangan, sekaligus menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang dapat merugikan ekonomi nasional.
