Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) periode 2026-2035 kini memasuki fase uji publik. Proses ini menjadi langkah penting sebelum rancangan kebijakan energi tersebut diresmikan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) pada September 2026.
RUEN 2026-2035 dirancang sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan semua sektor energi—dari energi fosil hingga energi terbarukan—dengan tujuan mencapai ketahanan energi, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadwal utama:
- Juli 2026: Penyebaran draft RUEN ke publik melalui portal resmi Kementerian ESDM.
- Juli‑Agustus 2026: Masa uji publik, selama dua bulan, melibatkan stakeholder industri, akademisi, LSM, dan masyarakat umum.
- September 2026: Konsolidasi masukan, penyusunan final draft, dan penetapan dalam bentuk Perpres.
Selama fase uji publik, warga dan pihak terkait dapat memberikan masukan terkait:
- Kebijakan tarif listrik dan gas.
- Pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya, angin, dan bioenergi.
- Peningkatan infrastruktur jaringan listrik nasional.
- Strategi pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Rencana investasi dan pembiayaan proyek energi berskala besar.
ESDM menegaskan bahwa semua masukan yang relevan akan dipertimbangkan dalam penyusunan final draft. Transparansi dan partisipasi publik dianggap krusial untuk menghindari kebijakan yang terkesan otoriter serta memastikan kebijakan energi yang inklusif.
Jika disetujui, Perpres RUEN 2026-2035 akan menjadi landasan hukum bagi:
- Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45% dari total kapasitas nasional pada tahun 2035.
- Penurunan intensitas emisi karbon per unit PDB sebesar 30% dibandingkan dengan data tahun 2020.
- Peningkatan investasi asing langsung di sektor energi sebesar 20% dalam lima tahun pertama.
Pencapaian target-target tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global sekaligus menyediakan pasokan energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
Para pengamat menilai bahwa keberhasilan proses uji publik dan penetapan Perpres akan menjadi indikator kuat kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang responsif terhadap tantangan energi masa depan.
