Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Farhan sedang mengantar anaknya berbelanja ketika matanya terhenti pada poster besar yang terpajang di etalase toko. Wajah tersenyum cerah pada poster itu sangat familiar baginya; beberapa tahun lalu, nama yang tertera di sana pernah menjadi simbol kebanggaan nasional.
Namun kini poster tersebut justru mencerminkan perubahan drastis dalam dinamika sosial‑politik Indonesia. Munculnya istilah “negeri tanpa malu” menandakan adanya persepsi bahwa standar etika publik semakin menurun, sementara akuntabilitas pejabat publik dan institusi tampak lemah.
Krisis Akuntabilitas
Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan keputusan yang tidak transparan telah menurunkan kepercayaan masyarakat. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2018, jumlah kasus korupsi yang berujung pada penahanan meningkat 27 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa pengeluaran proyek infrastruktur sering kali melampaui anggaran yang direncanakan, tanpa penjelasan yang memadai.
- Kurangnya mekanisme pengawasan internal yang independen.
- Politik patronase yang menghalangi penegakan hukum.
- Pengaruh kepentingan bisnis dalam pembuatan kebijakan.
Runtuhnya Norma Sosial di Ruang Publik
Fenomena “negeri tanpa malu” juga tampak dalam perilaku sehari‑hari di ruang publik. Contohnya, meningkatnya aksi vandalisme, kebisingan berlebihan, hingga perilaku tidak sopan di media sosial yang sering kali meluas menjadi perdebatan publik. Penurunan rasa hormat terhadap institusi seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan menandakan erosi nilai-nilai kebersamaan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Krisis akuntabilitas dan melemahnya norma sosial tidak hanya berpengaruh pada kepercayaan politik, tetapi juga pada iklim investasi. Investor asing cenderung menilai risiko tata kelola yang buruk sebagai faktor penghambat masuknya modal. Selain itu, ketidakstabilan sosial dapat memicu konflik antar‑kelompok, memperburuk kesenjangan ekonomi.
| Indikator | 2019 | 2022 |
|---|---|---|
| Indeks Persepsi Korupsi (CPI) | 45 | 39 |
| Investasi Asing Langsung (USD Miliar) | 28,5 | 24,1 |
| Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah (%) | 58 | 45 |
Penurunan indikator-indikator tersebut memperlihatkan keterkaitan antara tata kelola yang buruk dan performa ekonomi.
Upaya Pemulihan
Beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk memperbaiki situasi. Pemerintah berencana memperkuat peran KPK dengan memberikan wewenang investigasi yang lebih luas, sementara lembaga legislatif menyiapkan undang‑undang baru tentang transparansi anggaran. Di tingkat masyarakat, gerakan warga digital berupaya meningkatkan literasi media dan menumbuhkan budaya kritis melalui forum daring dan lokakarya.
Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak—pemerintah, sektor swasta, serta warga negara. Tanpa komitmen kolektif, “negeri tanpa malu” akan terus menjadi realitas yang menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia.
