Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dan penyelewengan yang terus menggerogoti integritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia mengingatkan bahwa jika perbaikan tidak terlihat dalam jangka waktu satu tahun, otoritas berwenang siap menyiapkan skenario pembubaran lembaga tersebut.
Bea Cukai, sebagai pintu gerbang utama perdagangan internasional, memiliki peran krusial dalam mengumpulkan pendapatan negara melalui bea masuk, cukai, dan pajak lainnya. Namun, beberapa laporan internal mengindikasikan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data impor‑ekspor, serta jaringan suap yang melibatkan pejabat tingkat menengah hingga senior.
Menkeu Purbaya menyoroti tiga poin utama yang menjadi fokus evaluasi:
- Keberadaan mekanisme pengawasan internal yang masih lemah dan belum terintegrasi secara digital.
- Kurangnya transparansi dalam proses penetapan nilai pabean yang memudahkan praktik penetapan nilai rendah.
- Adanya indikasi kolusi antara petugas bea cukai dengan pihak logistik dan importir.
Berikut langkah‑langkah yang akan diambil dalam satu tahun ke depan:
- Pembentukan tim audit independen untuk menilai seluruh proses operasional Bea Cukai.
- Implementasi sistem e‑customs berbasis blockchain untuk menjamin keotentikan data transaksi.
- Revitalisasi program rotasi pejabat guna mencegah akumulasi kekuasaan pada posisi tertentu.
- Peningkatan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan korupsi.
Jika setelah evaluasi dan reformasi tersebut tidak menunjukkan perbaikan signifikan, Menkeu Purbaya akan mengajukan rekomendasi pembubaran Bea Cukai kepada Presiden. Penggantiannya dapat berupa lembaga baru dengan mandat yang lebih terfokus pada digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Berbagai kalangan, termasuk asosiasi pedagang, organisasi anti‑korupsi, dan kalangan akademisi, menyambut keputusan ini dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat pemerintah untuk memberantas korupsi, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi gangguan pada arus perdagangan bila proses pembubaran tidak dikelola dengan hati‑hati.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada implementasi rekomendasi reformasi dan apakah Bea Cukai dapat mengembalikan kepercayaan publik serta berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara.
