Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mendapat permintaan dari kalangan advokat dan organisasi paralegal untuk memberikan penegasan resmi terkait batasan peran masing‑masing dalam kerangka Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan berlaku pada tahun 2025. Permintaan tersebut muncul seiring dengan revisi KUHAP yang menambahkan ruang lingkup kerja paralegal, sekaligus menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih fungsi antara advokat dan paralegal dalam proses peradilan pidana.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam permintaan tersebut:
- Jaminan kepastian hukum: Penegasan MK diharapkan dapat menghindari interpretasi yang beragam di tingkat pengadilan, sehingga proses peradilan tetap konsisten.
- Perlindungan hak warga negara: Dengan batasan yang jelas, hak terdakwa, korban, dan saksi dapat terlindungi secara maksimal.
- Pengakuan peran paralegal: KUHAP baru mengatur bahwa paralegal dapat membantu advokat dalam persiapan dokumen, penelitian hukum, dan koordinasi dengan klien, namun tidak boleh menggantikan peran advokat dalam pembelaan di pengadilan.
- Pengawasan profesional: Advokat tetap menjadi penanggung jawab utama atas strategi pembelaan, sementara paralegal berfungsi sebagai pendukung administratif dan penelitian.
Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menegaskan bahwa advokat tidak dapat disamakan dengan paralegal karena peran advokat mencakup hak eksklusif untuk mewakili klien di depan pengadilan, memberikan nasihat hukum, serta menandatangani dokumen hukum yang bersifat mengikat. Sementara itu, Asosiasi Paralegal Nasional (APN) menekankan bahwa peran mereka terbatas pada asistensi teknis dan tidak melibatkan tindakan hukum yang memerlukan lisensi advokat.
Jika MK mengeluarkan putusan yang memperjelas batasan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara kedua profesi, sekaligus meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana. Di sisi lain, ketidakjelasan masih dapat menimbulkan sengketa profesional yang berpotensi memperlambat penegakan hukum.
Pengawasan terhadap implementasi KUHAP baru akan menjadi tugas bersama antara lembaga yudisial, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan hukum untuk memastikan bahwa standar kompetensi dan etika tetap terjaga.
