Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan motor listrik yang dikenal dengan sebutan Motor Buatan Garasi (MBG). Penyidikan mengarah pada seorang perwira TNI berpangkat kolonel dengan inisial BU, yang diduga menjadi salah satu tokoh kunci dalam skema tersebut.
Proyek MBG, yang diumumkan pada awal 2023, bertujuan menggantikan sepeda motor berbahan bakar bensin pada satuan kepolisian dengan kendaraan listrik ramah lingkungan. Total nilai kontrak mencapai sekitar Rp1.035 triliun. Namun, sejumlah indikasi menunjukkan adanya praktik kecurangan dalam proses lelang, penetapan harga, serta penyaluran dana.
Berikut rangkaian temuan awal yang diungkapkan oleh tim penyidik Kejagung:
- Kolonel BU terlibat dalam pertemuan internal yang membahas mekanisme penawaran harga secara tidak transparan.
- Beberapa perusahaan yang memenangkan tender memiliki hubungan kepemilikan atau kemitraan dengan pihak-pihak yang berada dalam lingkaran militer.
- Dokumen pengadaan menunjukkan adanya penyesuaian nilai kontrak secara berulang, yang meningkatkan total biaya proyek hingga mencapai Rp1.035 triliun.
- Anggaran yang dialokasikan tidak sepenuhnya terealisasi menjadi unit motor listrik yang masuk ke lapangan, melainkan dialihkan ke rekening pribadi.
Kejagung melalui Jaringan Anti Korupsi (JAK) menegaskan bahwa proses penyidikan masih dalam tahap awal, namun telah mengamankan sejumlah bukti fisik dan digital. Tim penyidik juga telah menelusuri aliran dana melalui rekening-rekening yang diduga menjadi sarana pencucian uang.
Reaksi publik dan kalangan pengamat menilai kasus ini sebagai salah satu contoh potensial penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis pemerintah. Jika terbukti, kasus ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi perwira militer terkait, serta menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengadaan barang pemerintah.
Para pengamat menyarankan agar lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan koordinasi dengan Kejagung untuk memastikan proses penyelidikan berjalan menyeluruh dan bebas intervensi.
Dengan nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah, dampak finansial dari potensi korupsi ini dapat menggerus anggaran negara secara signifikan, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan kepolisian.
