Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi spekulasi mengenai penunjukan asisten pribadi (aspri) Raffi Ahmad sebagai komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Puan menegaskan pentingnya penunjukan yang didasarkan pada profesionalitas dan kompetensi, bukan pada hubungan pribadi atau popularitas.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media pada Senin (26/07/2022), Puan menolak keras adanya praktik rangkap jabatan yang melibatkan pejabat pemerintah, termasuk wakil menteri, yang sekaligus menduduki posisi di BUMN. Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi akuntabilitas perusahaan negara.
Puan menambahkan, “Kami mendorong agar setiap penunjukan komisaris BUMN dilakukan melalui proses yang transparan, mengedepankan kualifikasi teknis, pengalaman manajerial, serta rekam jejak yang bersih.” Ia menekankan bahwa BUMN harus dikelola oleh individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing‑masing, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan global.
Isu penunjukan Raffi Ahmad muncul setelah muncul laporan media yang menyebutkan bahwa artis tersebut akan diangkat menjadi komisaris di sebuah BUMN yang bergerak di bidang hiburan. Puan menolak tuduhan bahwa ia atau partainya berusaha “mengangkat artis” ke posisi strategis, dan menegaskan tidak ada rencana semacam itu.
- Penunjukan komisaris harus melalui seleksi berbasis merit.
- Pengangkatan pejabat publik di BUMN harus menghindari konflik kepentingan.
- Transparansi dalam proses rekrutmen menjadi kunci akuntabilitas.
Puan juga mengingatkan bahwa peran BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional menuntut kepemimpinan yang berintegritas. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk partai politik dan lembaga pengawas, untuk bersama‑sama menegakkan standar profesional dalam setiap penunjukan.
