Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | ANTARA – Dalam sebuah pertemuan tertutup, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kritik yang konstruktif merupakan elemen esensial bagi kemajuan institusi negara, terutama pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menekankan bahwa tanpa umpan balik yang jujur, baik dari masyarakat maupun dari dalam organisasi, upaya reformasi akan terhambat.
Presiden Prabowo menyampaikan beberapa poin utama terkait pentingnya kritik:
- Mendorong Akuntabilitas: Kritik membuka ruang bagi evaluasi kinerja, sehingga pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakan mereka.
- Menumbuhkan Inovasi: Masukan dari berbagai pihak dapat memunculkan ide-ide baru yang belum terpikirkan oleh birokrat atau aparat kepolisian.
- Memperbaiki Kebijakan: Dengan mendengarkan keberatan dan saran, kebijakan yang telah dirancang dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik: Ketika pemerintah dan Polri menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, rasa percaya warga terhadap institusi meningkat.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak semua kritik bersifat destruktif; ia menekankan pentingnya memfilter kritik yang bersifat membangun versus yang sekadar mengadu‑adu tanpa dasar. “Kita harus mampu memilah mana yang membangun, yang dapat mengarahkan pada perbaikan nyata,” ujarnya.
Dalam konteks Polri, Prabowo mengingatkan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum serta perlunya peningkatan profesionalisme anggota kepolisian. Ia menambahkan bahwa kritik internal dari anggota Polri sendiri juga harus dihargai sebagai bagian dari proses pembenahan.
Presiden menutup dengan mengajak seluruh elemen bangsa—baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil—untuk berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa hanya dengan kerja sama yang sinergis, Indonesia dapat melangkah lebih maju dan menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.
