Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Hari Bhayangkara diperingati ke-80 pada Sabtu (14 Agustus 2024) dengan upacara khusus yang dihadiri oleh seluruh personel Polri di Istana Kepresidenan. Acara tersebut menjadi ajang bagi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan pesan penting mengenai peran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sistem hukum negara harus dijaga sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai senjata balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang sah, serta menjauhkan diri dari kepentingan partisan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pidato antara lain:
- Hukum harus bersifat netral dan tidak memihak, melayani kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau partai tertentu.
- Penggunaan hukum untuk menyingkirkan lawan politik dapat menimbulkan polarisasi dan menggerogoti demokrasi.
- Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik.
- Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, wajib menghormati putusan pengadilan dan tidak mencoba memanipulasi proses peradilan demi keuntungan pribadi atau partai.
Presiden juga mengapresiasi dedikasi anggota Polri yang telah berjuang melindungi keamanan dan ketertiban selama delapan dekade. Ia menyampaikan harapan agar institusi kepolisian terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas.
Dalam konteks politik nasional yang masih dipenuhi dinamika persaingan, pernyataan Prabowo menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa penegakan hukum harus tetap independen. Penyalahgunaan hukum sebagai alat balas dendam dapat memperlemah legitimasi lembaga peradilan dan menurunkan rasa keadilan di mata masyarakat.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan internal Polri serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dijalankan secara adil dan profesional.
