Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikdasmen) mengungkapkan arah kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan menjadi komponen utama dalam transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menyesuaikan standar penilaian dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan relevansi kurikulum.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Implementasi TKA akan dimulai secara bertahap pada jenjang SMP dan SMA pada tahun ajaran 2025/2026.
- Materi tes akan disesuaikan dengan Kurikulum 2023 yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan literasi digital.
- Guru akan mendapatkan pelatihan intensif selama satu tahun sebelum pelaksanaan pertama, untuk memastikan kesiapan dalam mengintegrasikan TKA ke dalam proses belajar mengajar.
- Evaluasi hasil TKA akan dikaitkan dengan kebijakan beasiswa, program pengembangan karier, dan alokasi dana sekolah.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah agar pendidikan nasional menjadi tepat sasaran, yaitu menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Dengan menyesuaikan penilaian pada kompetensi yang relevan, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antara output pendidikan formal dan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, Wamendikdasmen juga mengingatkan bahwa keberhasilan TKA sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan tinggi. Pemerintah berkomitmen menyediakan platform digital untuk monitoring dan feedback secara real‑time, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara dinamis.
Para pakar pendidikan menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat sistem pendidikan Indonesia, asalkan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih. Mereka juga mengingatkan perlunya transparansi dalam penyusunan soal dan penilaian, agar kepercayaan publik terhadap TKA tetap terjaga.
