Setapak Langkah – 29 Juni 2026 | Hendrik Arwam, dosen di Universitas Papua, menegaskan bahwa riset advokasi menjadi pondasi utama dalam merancang sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurutnya, kombinasi antara kajian akademis yang mendalam dan upaya advokasi yang terstruktur dapat menjembatani kesenjangan antara temuan ilmiah dan kebijakan publik.
Riset advokasi, dalam perspektif Arwam, bukan sekadar publikasi ilmiah, melainkan proses yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan bukti, serta penyampaian rekomendasi kepada pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, hasil penelitian dapat langsung diaplikasikan untuk meningkatkan mekanisme perlindungan, misalnya dalam penanganan konflik, mitigasi kekerasan, serta penegakan hak asasi manusia.
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan riset advokasi meliputi keterbatasan dana, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya bukti ilmiah di kalangan pembuat kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Arwam mengusulkan langkah-langkah berikut:
- Memperkuat kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah melalui forum dialog reguler.
- Mengembangkan program pelatihan bagi peneliti dan aktivis tentang teknik advokasi berbasis bukti.
- Menyediakan dana khusus untuk proyek riset yang berfokus pada perlindungan warga sipil.
- Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam peraturan perundang‑undangan dan prosedur operasional lembaga terkait.
- Meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam proses pengumpulan data dan evaluasi kebijakan.
Dengan mengimplementasikan strategi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, sehingga warga sipil dapat menikmati perlindungan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Arwam menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa riset advokasi menjadi bagian integral dari tata kelola keamanan dan keadilan sosial.
