Setapak Langkah – 29 Juni 2026 | Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa regulasi terbaru yang membatasi potongan komisi layanan ojek online (ojol) sebesar 8 persen secara khusus ditujukan untuk armada roda dua. Kebijakan ini belum mencakup layanan roda tiga maupun roda empat, termasuk taksi dan kendaraan beroda empat lainnya.
Berikut poin-poin utama kebijakan tersebut:
- Tarif komisi: Platform ojol wajib memotong maksimal 8 persen dari total transaksi yang melibatkan kendaraan roda dua.
- Eksklusi: Layanan berbasis roda tiga dan roda empat tidak terikat pada batasan ini dan dapat menetapkan tarif komisi sesuai kebijakan internal masing-masing.
- Pengawasan: Kementerian Perhubungan akan melakukan pemantauan rutin melalui laporan bulanan yang harus diserahkan oleh penyedia layanan.
- Sanksi: Penyedia layanan yang melanggar batas komisi dapat dikenai denda administratif hingga Rp500 juta.
Reaksi dari berbagai pihak beragam. Sebagian driver mengapresiasi langkah ini sebagai upaya pemerintah mengurangi beban biaya operasional, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu, beberapa perusahaan ojol menilai kebijakan tersebut dapat menurunkan margin keuntungan mereka, terutama bagi layanan yang mengandalkan armada roda tiga dan empat.
Menhub menegaskan bahwa regulasi ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi kembali dalam jangka menengah. Jika diperlukan, pemerintah siap menyesuaikan persentase potongan atau memperluas cakupan regulasi ke layanan lain demi menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital di Indonesia.
