Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Jakarta, 26 Juni 2024 – Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif kerja sama antara negara‑negara ASEAN dan Australia yang berfokus pada perlindungan pekerja migran serta penanggulangan kejahatan transnasional, termasuk penipuan daring. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri delegasi dari enam negara anggota ASEAN serta perwakilan Australia.
Fokus Utama Kerja Sama
- Perlindungan Pekerja Migran: Upaya meningkatkan standar keamanan, hak kerja, dan kesejahteraan pekerja migran yang beroperasi di wilayah ASEAN dan Australia.
- Penindakan Kejahatan Transnasional: Kolaborasi dalam memerangi jaringan penipuan online, perdagangan manusia, serta penyelundupan narkoba dan barang ilegal.
- Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum: Pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama bagi aparat kepolisian, serta pengembangan platform digital untuk pelaporan cepat.
Langkah Konkret yang Direncanakan
- Pembentukan pusat data regional yang memuat profil pekerja migran, termasuk riwayat kontrak dan catatan pelanggaran.
- Pelaksanaan program edukasi bagi pekerja migran tentang hak‑hak mereka dan cara mengidentifikasi modus penipuan daring.
- Pengembangan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan lintas batas.
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara lembaga penegak hukum ASEAN dan Australia dalam bidang pertukaran bukti kriminal.
Harapan Indonesia
Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang bersifat inklusif, di mana semua negara anggota ASEAN dapat berperan aktif tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing‑masing. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat menurunkan angka kasus pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi serta mengurangi kerugian finansial akibat penipuan online yang kian marak.
Dengan mengintegrasikan kebijakan migrasi dan keamanan siber, Indonesia berharap tercipta ekosistem yang lebih aman bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri sekaligus memperkuat stabilitas keamanan regional.