Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Dalam sebuah insiden tragis yang terjadi pada akhir pekan lalu, lima calon manajer KDMP (Kantor Dinas Manajemen Pengadaan) meninggal dunia saat mengikuti latihan militer sementara (latsarmil). Kejadian ini menimbulkan keprihatinan luas dan memicu perdebatan tentang relevansi program pelatihan tersebut bagi pejabat sipil.
Ekonom senior dari lembaga riset CELIOS, Budi Santoso, segera memberikan pernyataan kritis setelah insiden tersebut. Ia menilai bahwa program latsarmil tidak memiliki dasar yang kuat untuk diaplikasikan pada manajer KDMP yang seharusnya fokus pada pengelolaan aset dan pengadaan publik. “Latihan militer bersifat khusus dan tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh manajer KDMP. Mengalokasikan sumber daya untuk program yang tidak berhubungan dengan tugas utama justru mengalihkan perhatian dan anggaran dari prioritas ekonomi yang lebih penting,” ujarnya.
Berikut adalah beberapa poin utama yang disorot oleh ekonom CELIOS:
- Program latsarmil tidak meningkatkan kemampuan teknis atau administratif yang diperlukan oleh manajer KDMP.
- Biaya operasional latihan, termasuk transportasi, logistik, dan tenaga medis, dapat dialokasikan ke program peningkatan kapasitas pengadaan.
- Risiko kesehatan peserta meningkat ketika latihan dilakukan tanpa memperhatikan faktor lingkungan, seperti suhu ekstrem.
Budi Santoso juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera meninjau dan menghentikan program latsarmil bagi pejabat sipil, serta menggantinya dengan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih relevan, seperti manajemen proyek, analisis data, dan etika pengadaan.
Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan komentar resmi terkait permintaan tersebut, namun menegaskan bahwa keselamatan peserta adalah prioritas utama dalam setiap program pelatihan. Investigasi lebih lanjut terkait penyebab pasti kematian masih berlangsung, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Insiden ini menambah daftar tragedi yang menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan pemerintah, khususnya yang melibatkan unsur militer bagi pejabat sipil. Masyarakat dan kalangan akademisi kini menantikan langkah konkret yang dapat mencegah terulangnya kejadian serupa.
