Kemiskinan Meningkat saat PDB Melesat, Walhi Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hanya Angka Imajiner!

Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dilaporkan mencapai 5 persen pada tahun fiskal terakhir menuai sorotan tajam dari aktivis lingkungan dan hak asasi manusia, terutama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi menilai angka tersebut tidak mencerminkan realitas sosial‑ekonomi, karena di saat yang sama data statistik menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berikut ini beberapa poin utama yang diangkat oleh Walhi dalam kritiknya:

• Ketidaksesuaian data: Meskipun PDB menunjukkan pertumbuhan positif, tingkat kemiskinan nasional menunjukkan tren naik dalam beberapa kuartal terakhir.
• Model ekonomi ekstraktif: Fokus pada penambangan, perkebunan, dan energi fosil menambah devisa, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup atau meningkatkan pendapatan rumah tangga secara merata.
• Kebijakan fiskal: Stimulus dan insentif yang diberikan kepada sektor-sektor besar tidak diikuti dengan program perlindungan sosial yang memadai bagi kelompok rentan.
• Dampak lingkungan: Kerusakan ekosistem memperburuk kondisi mata pencaharian komunitas lokal, yang pada gilirannya menambah beban kemiskinan.

Walhi juga menyoroti bahwa indikator pertumbuhan ekonomi tradisional seperti PDB tidak mengukur kualitas hidup atau keberlanjutan. Mereka menyerukan penggunaan ukuran alternatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini coefficient untuk menilai kesejahteraan secara lebih holistik.

Berikut contoh perbandingan data yang sering dipertanyakan:

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun PDB terus naik, persentase penduduk miskin tidak berkurang, melainkan mengalami kenaikan tipis. Hal ini memperkuat argumentasi Walhi bahwa pertumbuhan ekonomi yang “hanya angka” tidak menjamin pengentasan kemiskinan.

Dalam menanggapi kritik tersebut, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan pembangunan sedang diarahkan pada inklusi ekonomi dan penurunan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan serta subsidi energi. Namun, Walhi menuntut transparansi lebih lanjut, evaluasi independen, serta penyesuaian kebijakan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan investasi asing.

Jika tren ini berlanjut, risiko sosial‑ekonomi yang lebih besar dapat muncul, termasuk ketidakstabilan politik dan peningkatan ketegangan sosial. Oleh karena itu, pemantauan data secara berkelanjutan dan dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk mengubah angka pertumbuhan menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata.