Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Kasus kekerasan gender yang terjadi baru-baru ini di Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Menteri Penanaman Modal dan Pemerataan Aset (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya menolak budaya menyalahkan korban. Dalam sebuah pernyataan resmi, Tan menekankan bahwa pelaku harus diproses secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara korban harus diberikan perlindungan dan dukungan penuh.
Insiden yang melibatkan seorang perempuan muda di Bandung memicu perdebatan luas di media sosial dan kalangan aktivis hak perempuan. Banyak pihak mengkritik sikap victim blaming yang masih kerap muncul dalam penanganan kasus serupa, di mana korban dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka.
Veronica Tan menegaskan bahwa:
- Setiap bentuk kekerasan berbasis gender harus diperlakukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
- Penegakan hukum harus tegas, tanpa memandang status sosial pelaku.
- Korban harus diberi akses layanan psikologis, medis, dan legal tanpa stigma.
- Masyarakat harus berperan aktif dalam mengedukasi tentang pentingnya kesetaraan gender.
Tan menambahkan bahwa normalisasi sikap menyalahkan korban tidak hanya memperparah trauma yang dialami, tetapi juga memperkuat pola patriarki yang menghalangi upaya pemberdayaan perempuan. Ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, termasuk institusi penegak hukum, lembaga sosial, dan media, untuk bersama‑sama menolak narasi tersebut.
Upaya pemerintah untuk memperkuat regulasi telah mencakup revisi Undang‑Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta penyusunan protokol penanganan korban yang lebih responsif. Veronica Tan menekankan perlunya implementasi yang konsisten di tingkat daerah, termasuk Bandung, untuk memastikan keadilan tercapai.
Dengan menegaskan posisi ini, Veronica Tan berharap kasus di Bandung menjadi titik tolak perubahan paradigma nasional, dimana korban tidak lagi menjadi objek stigma, melainkan penerima hak dan keadilan yang setara.
