Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana penambahan layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) khusus untuk akomodasi rokok ilegal. Usulan ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan pengamat kebijakan fiskal dan penegak hukum karena dianggap dapat mengurangi efektivitas tindakan penindakan.
| Skema Tarif | Tarif CHT Saat Ini | Tarif Usulan Tambahan |
|---|---|---|
| Akomodasi Rokok Legal | 30 % dari Harga Jual | — |
| Akomodasi Rokok Ilegal | 30 % (sama dengan legal) | +15 % (total 45 %) |
Pengamat menyoroti beberapa risiko utama:
- Penegakan hukum menjadi lebih rumit karena perlu mengidentifikasi jenis akomodasi rokok secara akurat.
- Selisih tarif dapat memicu praktik “price shifting” dimana pelaku mengalihkan beban pajak kepada konsumen atau memindahkan produksi ke wilayah dengan tarif lebih rendah.
- Anggaran penegakan belum disiapkan untuk menambah sumber daya inspeksi, sehingga potensi pelanggaran tetap tinggi.
DPR menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas untuk memastikan tidak terjadi kompromi dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai langkah lanjutan, komisi berencana mengadakan rapat khusus dengan kementerian keuangan dan badan pengawas cukai guna merumuskan mekanisme kontrol yang lebih efektif.
Jika usulan ini diterapkan tanpa peningkatan kapasitas penegakan, para ahli memperingatkan bahwa tujuan utama – mengurangi peredaran rokok ilegal – justru dapat berbalik. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.
