Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyingkap dugaan keterlibatan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam skema korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023‑2024. Penyelidikan mengungkap bahwa Masyhur diduga berperan sebagai inisiator yang memfasilitasi alokasi kuota haji secara tidak sah kepada sejumlah pihak dengan imbalan uang.
Alur Kasus
- Pembukaan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama.
- Maktour Travel mengajukan permohonan alokasi khusus lewat jaringan pribadi.
- Fuad Hasan Masyhur bernegosiasi dengan pejabat penyedia kuota, menawarkan uang suap.
- Kuota dialokasikan secara tidak proporsional kepada pihak yang bersedia membayar.
- Uang hasil suap disalurkan ke rekening pribadi dan perusahaan.
KPK mengamankan bukti berupa rekaman percakapan, dokumen internal Maktour Travel, serta laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Pada tahap akhir penyelidikan, KPK mengeksekusi penangkapan terhadap Fuad Hasan Masyhur serta tiga orang lainnya yang diduga menjadi perantara dalam skema tersebut.
Reaksi Pihak Terkait
- Fuad Hasan Masyhur: Menolak semua tuduhan dan menyatakan bahwa dirinya menjadi korban fitnah politik.
- Kementerian Agama: Menegaskan komitmen untuk menindak tegas semua praktik korupsi dalam alokasi kuota haji dan akan melakukan audit internal.
- KPK: Menyatakan bahwa kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana jaringan bisnis dapat menyusup ke proses penyaluran kuota haji.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan calon jamaah haji, mengingat kuota haji merupakan sumber daya terbatas yang seharusnya dialokasikan secara adil. Pengungkapan KPK juga membuka diskusi mengenai perlunya reformasi sistem alokasi kuota haji, termasuk penggunaan platform digital yang lebih transparan.
Para ahli memperkirakan bahwa jika skema serupa tidak segera dihentikan, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan dan menurunkan partisipasi calon jamaah. Pemerintah diharapkan menyusun regulasi yang lebih ketat serta meningkatkan pengawasan terhadap biro perjalanan haji.
