Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Wakil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti fenomena unik dimana perekonomian Indonesia terus tumbuh namun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan justru meningkat. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan PDB tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata.
- Distribusi pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, terutama yang berskala besar dan berteknologi tinggi, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh penduduk di daerah pedesaan.
- Kenaikan harga bahan pokok dan energi yang melebihi laju kenaikan pendapatan rumah tangga.
- Kurangnya lapangan kerja yang memadai bagi tenaga kerja tidak terampil, sehingga banyak orang tetap berada di sektor informal dengan pendapatan rendah.
- Ketimpangan akses terhadap teknologi dan layanan digital, yang memperlebar jurang antara yang mampu dan yang tidak.
Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah merencanakan serangkaian langkah strategis yang berfokus pada efisiensi dan pemanfaatan teknologi. Beberapa kebijakan utama yang diungkapkan meliputi:
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran negara melalui sistem e‑budgeting.
- Digitalisasi layanan publik guna mengurangi birokrasi dan mempercepat pencairan bantuan sosial.
- Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis teknologi bagi pekerja informal agar dapat beralih ke pekerjaan dengan nilai tambah lebih tinggi.
- Penerapan subsidi energi dan pangan yang ditargetkan secara tepat, didukung oleh data real‑time.
- Investasi infrastruktur berkelanjutan di wilayah tertinggal, termasuk jaringan listrik dan internet broadband.
Luhut menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia berharap dengan mengoptimalkan efisiensi anggaran dan memperluas akses teknologi, Indonesia dapat menurunkan angka kemiskinan meskipun pertumbuhan ekonomi terus melaju.
