Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman dengan delapan perguruan tinggi di provinsi Kalimantan Selatan. Kerjasama ini bertujuan memperkuat kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program pelatihan terstruktur, penelitian, dan penyuluhan.
Universitas yang terlibat meliputi Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman Cabang Banjarmasin, Universitas Tanjungpura, Universitas Indonesia Kalimantan, Politeknik Negeri Kalimantan Selatan, Institut Teknologi Kalimantan Selatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banjarmasin, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
Melalui kolaborasi ini, masing‑masing institusi akan menyediakan:
- Kurikum pelatihan soft skill dan hard skill yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
- Program magang dan kunjungan industri di perusahaan penyalur tenaga kerja resmi.
- Penelitian bersama untuk mengidentifikasi tantangan utama PMI dan merumuskan kebijakan berbasis data.
- Sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.
Direktur KP2MI, Dr. Siti Nurbaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia akademik. Ia menyatakan, “Dengan dukungan akademisi, kami dapat menyajikan materi pelatihan yang up‑to‑date serta membangun jejaring riset yang dapat meningkatkan kesejahteraan PMI.”
Para rektor perguruan tinggi yang menandatangani perjanjian juga mengungkapkan komitmen mereka untuk menyediakan fasilitas laboratorium, dosen ahli, dan platform e‑learning yang dapat diakses oleh calon PMI di seluruh provinsi.
Program pelatihan pertama dijadwalkan mulai pada kuartal ketiga 2024, dengan target melatih lebih dari 5.000 calon PMI dalam dua tahun pertama. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai dampak peningkatan kompetensi terhadap penurunan kasus penipuan dan pelanggaran hak tenaga kerja di luar negeri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kerja sama bilateral dengan negara tujuan penempatan tenaga kerja.
