Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryowibowo, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan metanol (MBG) yang belakangan ini menewaskan sejumlah warga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya.
Keracunan MBG telah menimbulkan kepanikan di beberapa wilayah di Lampung setelah sejumlah kasus kematian dilaporkan pada bulan lalu. Metanol yang diproduksi secara ilegal sering disamarkan sebagai minuman keras atau obat tradisional, sehingga menipu konsumen yang tidak curiga.
Langkah Penegakan Hukum
- Penggerekan operasi bersama antara Kejaksaan dan Polri untuk mengungkap jaringan produksi dan distribusi MBG.
- Penetapan pasal khusus dalam KUHP untuk memperberat hukuman bagi pelaku penyalahgunaan bahan kimia berbahaya.
- Pembentukan tim penyelidikan khusus yang melibatkan ahli forensik kimia untuk mengidentifikasi sumber kontaminasi.
Upaya Preventif
Pemerintah Provinsi Lampung juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui media lokal, penyuluhan di puskesmas, dan penyebaran poster peringatan. Fokus utama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa minuman atau produk yang tidak memiliki label resmi berisiko tinggi mengandung MBG.
Selain itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat jaringan laboratorium untuk mempercepat deteksi metanol pada sampel klinis, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat.
Respons Masyarakat
Berbagai organisasi masyarakat sipil menanggapi kebijakan tegas Kajati dengan apresiasi, namun menekankan pentingnya penegakan yang konsisten serta perlindungan saksi. Mereka juga mengusulkan pemberian pelatihan bagi petugas lapangan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus keracunan bahan kimia berbahaya.
Dengan kebijakan tanpa toleransi ini, diharapkan pelaku kejahatan narkotika dan bahan kimia berbahaya akan terdeteksi lebih dini, sekaligus menurunkan angka kematian akibat keracunan MBG di Lampung.
