Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Jakarta – Pada hari Rabu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Bareskrim menahan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan penggelapan Dana Syariah Indonesia (DSI). Tersangka tersebut adalah mantan direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diidentifikasi dengan inisial FH.
Kasus DSI pertama kali terungkap pada awal 2023 ketika sejumlah investor mengeluhkan tidak menerima hasil investasi mereka. Penyelidikan kemudian mengarah pada dugaan penyalahgunaan dana oleh oknum internal yang mengelola produk syariah milik DSI. Hingga kini, sejumlah tersangka telah ditangkap, termasuk mantan pejabat senior dan eksekutif perusahaan keuangan.
Penangkapan FH menandai perluasan lingkup penyelidikan ke kalangan regulator. Menurut keterangan resmi Bareskrim, FH ditangkap di wilayah Jakarta setelah dilakukan penggeledahan terhadap beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan bukti. FH diduga terlibat dalam proses persetujuan dan pencatatan transaksi yang memfasilitasi penggelapan dana investor.
- Jabatan terakhir FH: Direktur OJK (2020‑2022) dan Direktur Operasional BEI (2018‑2020).
- Alasan penangkapan: Dugaan keterlibatan dalam manipulasi dokumen dan persetujuan transaksi DSI yang merugikan ribuan nasabah.
- Langkah selanjutnya: FH akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Pihak OJK dan BEI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan tersebut, namun sumber internal menyebutkan bahwa kedua institusi sedang melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran lain yang terkait dengan kasus ini. Sementara itu, komunitas investor syariah menanggapi dengan keprihatinan, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih tegas.
Kasus DSI kini menjadi sorotan utama publik karena melibatkan lembaga keuangan penting serta potensi dampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah. Pengamat pasar memperingatkan bahwa jika terbukti, skandal ini dapat memicu penurunan minat investasi di sektor keuangan syariah serta menimbulkan tekanan regulasi yang lebih ketat.
