Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 18 Juni 2024. Dalam rangkaian agenda tersebut, beliau menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa dari perguruan tinggi terkemuka, untuk turut serta dalam program pengawasan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program yang disinggung oleh Wapres meliputi pengawasan terhadap Masyarakat Berbasis Gotong Royong (MBG) dan Kawasan Daerah Marginal Pembangunan (KDMP). Kedua inisiatif ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, serta menekan kesenjangan sosial‑ekonomi yang masih terasa di wilayah 3T.
Berikut adalah poin‑poin utama yang disampaikan oleh Wapres Gibran dalam pertemuan dengan aparat daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan mahasiswa:
- Penempatan mahasiswa: Mahasiswa dari universitas negeri dan swasta berperingkat atas akan dipilih melalui proses seleksi yang menilai motivasi, kompetensi akademik, dan pengalaman lapangan.
- Tugas pengawasan: Tim mahasiswa akan melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur, pemantauan pelaksanaan program MBG, serta evaluasi efektivitas kebijakan KDMP di wilayah yang menjadi fokus.
- Fasilitas pendukung: Pemerintah menyediakan akomodasi, transportasi, serta pendampingan dari aparat lokal untuk memastikan kelancaran proses belajar‑mengajar di lapangan.
- Manfaat jangka panjang: Pengalaman langsung di daerah 3T diharapkan menumbuhkan rasa empati, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving mahasiswa, sekaligus menghasilkan data berbasis bukti bagi pemerintah.
Wapres menegaskan bahwa kehadiran generasi muda di daerah 3T bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan investasi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. “Mahasiswa memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi solusi inovatif di daerah yang selama ini terpinggirkan,” ujar Gibran.
Reaksi dari kalangan akademik pun positif. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indonesia, Rina Suryani, menyatakan kesiapan anggotanya untuk bergabung dalam program tersebut. “Kami melihat peluang besar untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata, sekaligus memberi kontribusi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Rina.
Sementara itu, Kepala Dinas Pembangunan Daerah 3T NTT, Budi Hartono, menambahkan bahwa kolaborasi dengan mahasiswa akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program pemerintah. “Data yang dihasilkan mahasiswa akan melengkapi laporan internal kami, sehingga kebijakan dapat lebih responsif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Program pengawasan MBG dan KDMP ini juga sejalan dengan agenda nasional Penataan Pembangunan Daerah 3T yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020‑2024. Target utama meliputi peningkatan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah berencana mengadakan evaluasi periodik setiap enam bulan, melibatkan tim akademik, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan daerah. Hasil evaluasi akan dipublikasikan dalam portal transparansi nasional sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas.
Dengan menggabungkan semangat gotong‑royong masyarakat lokal dan kecerdasan akademik mahasiswa, diharapkan program ini dapat menjadi model baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
