Setapak Langkah – 18 Juni 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat terbuka baru-baru ini menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan intensif mengenai kebutuhan operasional dan strategis kedua lembaga.
Usulan penambahan anggaran bertujuan untuk menutupi kekurangan dana yang muncul akibat peningkatan beban kerja. KPK mengajukan tambahan untuk memperkuat sistem investigasi, meningkatkan kapasitas teknologi informasi, serta menambah personel ahli anti‑korupsi. Sementara BNN memohon tambahan dana untuk memperluas jaringan pencegahan narkotika, meningkatkan program rehabilitasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektoral.
- KPK: tambahan anggaran diarahkan pada sistem digital, pelatihan penyidik, dan pengadaan peralatan forensik.
- BNN: tambahan anggaran difokuskan pada program edukasi, pencegahan di wilayah rawan, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi.
Penetapan anggaran tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja KPK dan BNN dalam menanggulangi korupsi serta penyalahgunaan narkotika, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Dengan persetujuan ini, KPK dan BNN akan segera menyusun rencana penggunaan dana tambahan secara terperinci, termasuk target capaian dan mekanisme pengawasan yang transparan.
