Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Pembicaraan tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non‑subsidi kembali menjadi sorotan setelah seorang pengamat ekonomi mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberi tekanan tambahan pada ruang fiskal APBN.
Pengamat tersebut menilai bahwa kenaikan harga BBM non‑subsidi merupakan langkah penyesuaian pasar yang wajar mengingat harga minyak dunia yang terus berfluktuasi. Ia menekankan bahwa pendapatan negara dari penjualan BBM non‑subsidi diperkirakan akan meningkat, sehingga tidak mengurangi alokasi anggaran untuk program‑program prioritas.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan pengamat:
- Kenaikan harga BBM non‑subsidi bersifat mekanis dan tidak memerlukan subsidi tambahan dari pemerintah.
- Peningkatan tarif BBM diproyeksikan menambah penerimaan negara sekitar Rp 5‑7 triliun per tahun.
- Pendapatan tambahan dapat dialokasikan untuk menutup defisit fiskal atau mendukung program sosial tanpa menambah beban APBN.
- Kebijakan ini diharapkan menstabilkan pasar energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada subsidi.
Pengamat juga mengingatkan bahwa meskipun kebijakan ini tidak membebani fiskal, dampaknya terhadap konsumen perlu dipantau. Kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi pada sektor transportasi dan logistik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok.
Untuk mengendalikan potensi inflasi, pemerintah diperkirakan akan memperkuat kebijakan moneter dan memperluas program bantuan sosial yang terarah kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara keseluruhan, penyesuaian harga BBM non‑subsidi dipandang sebagai langkah strategis yang tidak menambah beban fiskal, namun tetap memerlukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi efek samping pada inflasi dan daya beli masyarakat.
