Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke luar negeri secara ilegal masih sangat rawan. Tanpa dokumen resmi, mereka sering kali menjadi sasaran kekerasan, penindasan, hingga eksploitasi kerja.
Beberapa faktor utama mendorong migrasi ilegal meliputi kurangnya informasi akurat tentang prosedur resmi, biaya penempatan yang tinggi, serta jaringan penipu yang menjanjikan pekerjaan cepat tanpa menjamin legalitas.
Akibatnya, PMI ilegal menghadapi risiko kerja paksa, jam kerja berlebihan, upah tidak dibayarkan, serta tidak memiliki perlindungan hukum bila terjadi perselisihan.
Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah, antara lain revisi peraturan penempatan tenaga kerja, penandatanganan perjanjian bilateral dengan negara tujuan, penyediaan pelatihan pra‑berangkat, serta pembentukan hotline bantuan 24 jam.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan aktif dengan memberikan pendampingan, mediasi, edukasi hak, dan bantuan dana darurat bagi korban.
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan PMI ilegal:
- Perkuat koordinasi lintas kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Luar Negeri, Hukum dan HAM) untuk sinkronisasi kebijakan.
- Perluas jaringan pusat layanan PMI di negara tujuan, sehingga pekerja dapat mengakses bantuan konsuler dengan cepat.
- Fasilitasi akses layanan hukum gratis bagi PMI yang tidak memiliki dokumen resmi.
- Sediakan skema asuransi kerja yang terjangkau dan mudah diakses.
- Gencarkan kampanye edukasi publik tentang bahaya migrasi ilegal melalui media sosial, sekolah, dan komunitas.
Dengan sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang berada dalam status ilegal, dapat ditingkatkan sehingga hak asasi dan kesejahteraan mereka terjamin.
