Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Jusuf Kalla (JK) menyatakan dukungannya terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya memperbaiki tata kelola ekspor batu bara di Indonesia. Menurut JK, pembentukan DSI dapat menjadi katalisator utama dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi sekaligus menertibkan pemain-pemain yang selama ini melakukan praktik penipuan.
DSI dibentuk sebagai entitas khusus yang mengelola rantai pasok batu bara, mulai dari penambangan, pengolahan, hingga ekspor. Dengan struktur yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan proses perizinan, penetapan kuota, serta penetapan harga dapat dilakukan secara lebih terstandarisasi. JK menekankan bahwa transparansi ini penting untuk mencegah adanya manipulasi volume ekspor maupun harga jual yang merugikan negara.
Berikut beberapa poin penting yang disorot JK terkait DSI:
- Optimalisasi pendapatan negara: DSI akan memusatkan data ekspor sehingga pemerintah dapat lebih akurat dalam menghitung royalti dan pajak.
- Peningkatan kontrol kualitas: Standar kualitas batu bara yang diekspor akan dipantau secara ketat, mengurangi risiko penolakan barang di pasar internasional.
- Penegakan hukum: DSI diberi wewenang untuk menindak pemain yang terlibat dalam praktik curang, seperti pemalsuan dokumen atau pencurian volume produksi.
JK juga menyoroti bahwa sektor batu bara memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Dengan mengoptimalkan mekanisme ekspor melalui DSI, diharapkan dapat menutup kesenjangan antara target penerimaan dan realisasi yang selama ini belum tercapai.
Pembentukan DSI tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi monopoli atau penyalahgunaan wewenang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, JK mengusulkan pembentukan komite independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan industri untuk melakukan pengawasan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, dukungan JK terhadap DSI mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor energi, meningkatkan pendapatan negara, dan menegakkan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.
