Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Mulai tanggal 1 Januari 2027, seluruh proses kepabeanan terkait ekspor batu bara di Indonesia akan dikelola oleh satu entitas tunggal, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola ekspor komoditas energi, dimana pemerintah menugaskan BUMN khusus untuk menangani tahap pra‑kepabeanan, kepabeanan, hingga pasca‑kepabeanan.
Berikut rangkaian tahapan yang akan dijalankan oleh PT DSI:
- Pra‑Kepabeanan: Verifikasi dokumen izin tambang, kontrak jual‑beli, serta persiapan logistik sebelum barang memasuki pelabuhan.
- Kepabeanan: Pengajuan dokumen kepabeanan, pemeriksaan fisik barang, dan proses clearing di kantor bea dan cukai.
- Pasca‑Kepabeanan: Pelaporan hasil ekspor, pemantauan kepatuhan, serta penyelesaian administrasi fiskal.
Penunjukan PT DSI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam rantai nilai ekspor batu bara. Dengan satu pintu layanan, proses birokrasi diperkirakan menjadi lebih singkat, mengurangi potensi penundaan, serta meminimalisir praktik korupsi.
Implikasi ekonomi yang diantisipasi meliputi:
- Peningkatan daya saing batu bara Indonesia di pasar global berkat prosedur yang lebih terstandarisasi.
- Peningkatan pendapatan negara melalui pemungutan pajak dan royalti yang lebih terkontrol.
- Peningkatan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas regulasi sektor energi.
Pemerintah menegaskan bahwa penunjukan ini bersifat eksklusif bagi PT DSI sebagai BUMN yang telah ditunjuk, sehingga perusahaan swasta tidak dapat mengurus proses kepabeanan secara mandiri. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memusatkan kontrol atas sumber daya alam strategis.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kedepannya, evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas mekanisme satu pintu ini.
