Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuktikan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini WTP (Wilayah Tertib Pemerintahan) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pencapaian ini menegaskan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan di Banyuwangi telah mencapai standar tertinggi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas.
Opini WTP merupakan penilaian BPK yang menyatakan bahwa suatu daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan, penyusunan anggaran yang realistis, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
Berikut rangkuman pencapaian Banyuwangi selama 14 tahun terakhir:
- 2010 – Opini WTP pertama kali diberikan.
- 2011 – Konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- 2012 – Peningkatan transparansi melalui portal SPJ daring.
- 2013 – Implementasi sistem e‑budgeting.
- 2014 – Penurunan signifikan dalam temuan audit.
- 2015 – Penguatan kontrol internal.
- 2016 – Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- 2017 – Integrasi data keuangan wilayah.
- 2018 – Pengadaan barang dan jasa berbasis e‑procurement.
- 2019 – Pengurangan belanja tidak terduga.
- 2020 – Penyesuaian anggaran pasca‑pandemi COVID‑19.
- 2021 – Optimalisasi penggunaan dana alokasi umum (DAU).
- 2022 – Pengembangan aplikasi keuangan daerah.
- 2023 – Opini WTP ke‑14 secara berturut‑turut.
Data di atas menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.
| Tahun | Status Opini WTP |
|---|---|
| 2010 | Diterima |
| 2011 | Diterima |
| 2012 | Diterima |
| 2013 | Diterima |
| 2014 | Diterima |
| 2015 | Diterima |
| 2016 | Diterima |
| 2017 | Diterima |
| 2018 | Diterima |
| 2019 | Diterima |
| 2020 | Diterima |
| 2021 | Diterima |
| 2022 | Diterima |
| 2023 | Diterima |
Pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa pencapaian ini tidak berhenti pada angka, melainkan menjadi landasan untuk mengoptimalkan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Banyuwangi dalam sebuah pernyataan resmi.
Ke depan, Kabupaten Banyuwangi berencana memperluas penggunaan teknologi informasi dalam proses anggaran, memperkuat mekanisme pengendalian internal, serta meningkatkan partisipasi warga melalui forum dialog terbuka. Dengan rekam jejak 14 kali opini WTP berturut‑turut, Banyuwangi diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan prinsip good governance.
