Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan kembali tekad pemerintah untuk mengubah arah pembangunan nasional menuju ekonomi restoratif yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum tanya jawab dengan mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana para mahasiswa menantang kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan.
Ekonomi restoratif dipahami sebagai model pembangunan yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap alam, tetapi secara aktif memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang telah terganggu. Berbeda dengan paradigma ekonomi tradisional yang berfokus pada pertumbuhan kuantitatif, ekonomi restoratif menekankan kualitas lingkungan sebagai faktor utama dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Dudung menyoroti beberapa langkah strategis yang akan menjadi prioritas pemerintah:
- Mengintegrasikan prinsip restoratif ke dalam perencanaan kebijakan sektoral, termasuk energi, pertanian, dan infrastruktur.
- Memberikan insentif fiskal dan non‑fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih dan praktik ramah lingkungan.
- Memperkuat regulasi yang mewajibkan pemulihan lahan dan rehabilitasi ekosistem pasca‑ekstraksi sumber daya.
- Meningkatkan program edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja agar siap menghadapi transisi ke sektor hijau.
- Mengembangkan mekanisme pemantauan berbasis data untuk menilai efektivitas kebijakan restoratif secara real‑time.
Dengan implementasi langkah‑langkah tersebut, pemerintah menargetkan pencapaian beberapa dampak positif, antara lain penurunan emisi gas rumah kaca, pemulihan hutan dan perairan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru di bidang energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam.
Namun, Dudung juga mengakui adanya tantangan signifikan, seperti koordinasi lintas kementerian, kebutuhan pendanaan yang besar, potensi resistensi dari industri yang masih bergantung pada model konvensional, serta pentingnya data yang akurat untuk mengukur hasil pemulihan.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan dialog intensif dengan akademisi, pelaku industri, dan masyarakat luas guna memastikan bahwa transisi menuju ekonomi restoratif dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
