Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa sektor angkutan logistik serta angkutan umum masih mengandalkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Penggunaan BBM subsidi, terutama jenis Premium dan Solar, diperkirakan akan menurunkan permintaan terhadap bahan bakar beroksigen tinggi seperti Pertamax. Menurut data internal Kementerian, konsumsi Pertamax pada kuartal pertama 2024 turun sekitar 8 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini dapat memicu “efek domino” pada industri hilir minyak, termasuk pabrik penyulingan, distributor, dan pengecer yang mengandalkan margin dari penjualan Pertamax. Beberapa analis memperkirakan laba bersih perusahaan migas nasional dapat berkurang hingga 5 % jika tren penurunan ini berlanjut.
- Alasan utama penggunaan BBM subsidi: menjaga kestabilan harga transportasi, menurunkan biaya logistik bagi pelaku usaha, serta mengurangi beban inflasi.
- Dampak pada Pertamax: penurunan volume penjualan, tekanan pada harga jual, dan potensi penutupan jaringan SPBU yang kurang menguntungkan.
- Respons industri: beberapa perusahaan mengalihkan armada ke bahan bakar alternatif, seperti gas alam cair (LNG) atau kendaraan listrik, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan BBM subsidi akan tetap bersifat temporer dan akan dievaluasi secara berkala. ESDM menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan subsidi dan upaya diversifikasi energi guna menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu jenis bahan bakar.
Di sisi lain, konsumen akhir diharapkan merasakan manfaat berupa tarif transportasi yang lebih terjangkau, meskipun risiko kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada biaya operasional kendaraan pribadi yang mengandalkan bahan bakar premium.
Secara keseluruhan, penggunaan BBM subsidi untuk angkutan logistik menjadi faktor kunci yang dapat menekan pasar Pertamax, sekaligus menantang sektor energi untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan kebijakan pemerintah.
