Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Dalam beberapa minggu terakhir, mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengekspresikan kebingungan atas kritik yang diarahkan kepadanya terkait frekuensi kunjungan ke luar negeri. Prabowo menilai bahwa warganya terlalu menuntutnya, padahal presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sering mendapat sorotan serupa karena jarang melakukan perjalanan diplomatik di luar negeri.
Prabowo menegaskan bahwa peran kepala negara memang meliputi diplomasi, namun tidak selalu harus melibatkan kunjungan pribadi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki mekanisme diplomasi multilateral melalui kementerian luar negeri, perwakilan tetap, serta partisipasi dalam forum internasional yang tidak selalu memerlukan kehadiran presiden secara langsung.
Sementara itu, kritik publik yang menyoroti perbedaan antara aktivitas luar negeri Prabowo dan Jokowi muncul di media sosial. Beberapa netizen menilai bahwa sebagai tokoh politik utama, Prabowo seharusnya lebih aktif mengunjungi mitra strategis, sementara mereka menganggap Jokowi “terlalu pasif”.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:
- Persepsi publik – Banyak warga menilai kunjungan luar negeri sebagai ukuran komitmen terhadap hubungan internasional.
- Peran institusional – Kementerian Luar Negeri serta tim diplomatik memiliki agenda yang terstruktur, terlepas dari kehadiran presiden.
- Geopolitik Indonesia – Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan negara‑negara besar serta tetangga regional, yang tidak selalu mengharuskan kunjungan fisik.
- Strategi politik – Kedua tokoh politik memanfaatkan kunjungan luar negeri sebagai alat kampanye, namun cara penggunaannya berbeda sesuai posisi dan agenda masing‑masing.
Analisis para pengamat menambahkan bahwa kritik tersebut mencerminkan dinamika politik domestik, di mana lawan politik cenderung memanfaatkan isu diplomasi untuk menekan citra lawan mereka. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Indonesia tetap berlanjut melalui jalur resmi, seperti pertemuan bilateral yang diwakili oleh menteri atau duta besar, serta partisipasi dalam pertemuan ASEAN, G20, dan forum multilateral lainnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan global, dan mengingatkan bahwa “kebijakan luar negeri bukan hanya soal kunjungan, melainkan tentang keputusan strategis yang diambil oleh seluruh aparat negara”.
