Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Republik Indonesia berhasil menahan lima pegawai negeri yang tergabung dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan.
Penangkapan dilakukan pada tanggal 23 April 2024 di kantor BPK cabang Sumatera Selatan setelah dilakukan penyelidikan intensif selama beberapa minggu. Kelima tersangka diduga menerima uang suap sebagai imbalan atas dukungan terhadap permohonan proyek pembangunan yang diajukan oleh pihak Bupati Muara Enim.
Berikut rangkaian kronologis singkat terkait kasus ini:
- Juli 2023 – Bupati Muara Enim mengajukan proposal proyek infrastruktur senilai miliaran rupiah.
- September 2023 – Tim audit internal BPK mulai meninjau dokumen proyek dan menemukan indikasi penyimpangan.
- Desember 2023 – KPK menerima laporan anonim mengenai kemungkinan adanya suap antara pejabat BPK dan kantor walikota.
- Februari 2024 – Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen serta rekaman komunikasi.
- 23 April 2024 – Lima ASN BPK ditangkap dan dibawa ke kantor KPK untuk proses penyidikan lanjutan.
Ketua KPK, Komjen (Purn) Agus Mahdi, menyatakan bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menindak korupsi tidak hanya pada pejabat politik, tetapi juga pada aparatur negara yang seharusnya menjadi pengawas keuangan negara. Ia menambahkan, proses hukum akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat terbukti secara hukum.
Dalam pernyataannya, Bupati Muara Enim belum memberikan komentar resmi mengenai penangkapan tersebut. Sementara itu, BPK mengumumkan bahwa mereka akan melakukan audit internal untuk menilai prosedur kerja internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di wilayah Sumatera Selatan dan menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas praktik suap di tingkat daerah.
