Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Baru-baru ini sebuah video yang diunggah di platform TikTok mengklaim bahwa aktivis Purbaya Yudhi Sadewa telah membagikan bantuan sosial senilai Rp50 triliun yang diduga berasal dari hasil rampasan aset korupsi. Klaim tersebut cepat menyebar dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.
Purbaya, yang dikenal sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, tidak pernah mengumumkan program bantuan dengan nilai sebesar itu. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks dan tidak ada dana sebesar Rp50 triliun yang dapat atau telah dibagikan.
Pihak berwenang, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga melakukan klarifikasi. Menurut data resmi, total nilai aset yang berhasil disita dari kasus korupsi hingga akhir tahun 2023 belum mencapai angka Rp50 triliun. Oleh karena itu, tidak ada sumber dana yang memungkinkan untuk pembagian bantuan sebesar itu.
Berikut langkah‑langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk memverifikasi kebenaran informasi serupa:
- Periksa sumber asli video atau berita; biasanya hoaks menyembunyikan identitas penulis atau mencantumkan akun anonim.
- Bandingkan klaim dengan data resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau institusi terkait.
- Gunakan layanan fakt‑check yang kredibel, seperti Kementerian Kominfo atau lembaga media independen.
- Waspadai bahasa yang provokatif atau sensasional, karena itu sering menjadi ciri hoaks.
Fenomena penyebaran hoaks mengenai bantuan sosial tidak baru. Pada beberapa tahun terakhir, banyak tuduhan serupa yang beredar, terutama saat pemerintah mengumumkan kebijakan bantuan atau ketika terjadi skandal korupsi besar. Hoaks semacam ini dapat menimbulkan kepanikan, menurunkan kepercayaan publik, serta mengalihkan perhatian dari upaya penegakan hukum yang sebenarnya.
Penting bagi publik untuk selalu kritis dan mencari konfirmasi resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah dan lembaga terkait terus meningkatkan upaya edukasi digital untuk melawan misinformasi, termasuk penyuluhan melalui media sosial dan kampanye literasi digital.
