Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan pada Senin, 8 Juni 2024 di Istana Negara, Jakarta. Penunjukan ini menandai pertama kalinya seorang tokoh buruh menduduki posisi setara menteri dalam struktur kepengurusan kepresidenan.
Said Iqbal, yang lahir pada 1 September 1965 di Jakarta, telah berkiprah selama lebih dari tiga dekade dalam dunia ketenagakerjaan. Ia memulai kariernya sebagai aktivis serikat pekerja di sektor industri manufaktur, kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sejak 2016. Di bawah kepemimpinannya, KSPI berhasil memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk peningkatan upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap PHK sepihak.
Berikut profil singkat Said Iqbal:
- Nama: Said Iqbal
- Tanggal Lahir: 1 September 1965
- Pendidikan: S1 Ilmu Sosial, Universitas Indonesia
- Jabatan Sebelumnya: Ketua Umum KSPI (2016‑2024)
- Pengalaman: Lebih dari 30 tahun aktif dalam serikat pekerja, negosiasi perjanjian kerja bersama, serta advokasi kebijakan ketenagakerjaan.
Penunjukan Said Iqbal diharapkan dapat memperkuat dialog antara pemerintah dan dunia kerja. Sebagai penasihat khusus, ia akan memberikan masukan strategis terkait regulasi ketenagakerjaan, reformasi pasar kerja, serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional. Kedudukan setingkat menteri memungkinkan ia untuk mengakses rapat‑rapat tinggi dan mengusulkan kebijakan secara langsung kepada Presiden.
Pengamat politik menilai langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk menanggapi tekanan serikat pekerja yang selama ini mengkritik kebijakan pasar bebas dan kurangnya perlindungan sosial. Dengan latar belakang praktis di lapangan, Said Iqbal diyakini dapat menjadi jembatan yang efektif antara aspirasi pekerja dan agenda reformasi ekonomi pemerintah.
Ke depan, Said Iqbal akan terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Ketenagakerjaan 2024‑2029, serta mengawasi pelaksanaan program pelatihan vokasi dan penyesuaian upah minimum regional. Penunjukan ini juga membuka peluang bagi perbaikan hubungan industrial yang lebih harmonis, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
