Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menegaskan bahwa layanan kontrasepsi tidak hanya berperan dalam mengatur pertumbuhan penduduk, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dalam rapat kerja yang diadakan pada … Wihaji menyampaikan bahwa program Keluarga Berencana (KB) telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal cakupan layanan, dengan lebih dari 90 % wilayah kerja BKKBN kini terjangkau oleh fasilitas kontrasepsi modern. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan rasio kemiskinan hingga 5 % pada akhir 2025.
- Penurunan angka fertilitas dari 2,3 pada 2020 menjadi 2,1 pada 2023.
- Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi modern dari 62 % menjadi 71 %.
- Pengurangan keluarga miskin yang memiliki lebih dari tiga anak dari 18 % menjadi 12 %.
Data tersebut menunjukkan korelasi positif antara peningkatan akses kontrasepsi dan penurunan beban ekonomi pada rumah tangga. Keluarga yang mampu merencanakan jumlah anak cenderung memiliki pengeluaran yang lebih terkontrol, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.
| Tahun | Rasio Fertilitas | Pengguna KB Modern (%) | Kemiskinan (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 | 62 | 10,2 |
| 2022 | 2,2 | 67 | 8,5 |
| 2023 | 2,1 | 71 | 7,9 |
Wihaji menambahkan bahwa strategi ke depan mencakup peningkatan kualitas layanan di daerah terpencil, pelatihan tenaga kesehatan mengenai metode kontrasepsi terbaru, serta sinergi dengan program kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga berpendapatan rendah.
Dengan menempatkan layanan KB sebagai bagian integral dari agenda penanggulangan kemiskinan, pemerintah berharap dapat menciptakan siklus positif di mana pertumbuhan penduduk terkelola dengan baik, sehingga beban sosial‑ekonomi dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
