Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menilai bahwa pergantian posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, dari Khoirudin ke Suhud, dapat menjadi titik tolak untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif di ibukota. Pergantian tersebut terjadi setelah internal DPRD DKI mengalami dinamika politik yang menuntut kepemimpinan baru demi menjaga kestabilan dan akuntabilitas lembaga.
Suhud, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPRD, diharapkan dapat membawa pendekatan yang lebih transparan dan kolaboratif. Beberapa langkah yang diusulkan oleh KWJK antara lain:
- Mengoptimalkan rapat komisi khusus yang fokus pada audit keuangan dan kinerja proyek.
- Memperluas peran anggota DPRD dalam mengadakan kunjungan lapangan untuk memverifikasi pelaksanaan program.
- Mengintegrasikan laporan pengawasan dengan platform digital yang dapat diakses publik.
Di sisi lain, pihak pendukung Khoirudin menilai pergantian ini perlu diiringi dengan proses transisi yang terstruktur agar tidak mengganggu kelancaran kerja legislatif. Mereka menekankan pentingnya menjaga kontinuitas kebijakan yang telah berjalan, sambil tetap membuka ruang bagi inovasi dalam pengawasan.
Secara umum, perubahan kepemimpinan ini dipandang sebagai sinyal bahwa DPRD DKI tengah berupaya meningkatkan kualitas legislasi dan akuntabilitasnya. Jika implementasinya konsisten, momentum ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi legislatif daerah.
