Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menuntut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengintensifkan inovasi dalam sektor manufaktur guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Ketua Komisi III DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan industri dan kebijakan moneter.
Dalam sambutannya, Daulay menyoroti bahwa ketergantungan pada barang impor dan rendahnya nilai tambah produk dalam negeri berkontribusi pada tekanan nilai tukar. Ia mengusulkan agar Kemenperin mempercepat program-program yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya di bidang teknologi tinggi, energi terbarukan, dan manufaktur berkelanjutan.
Beberapa langkah inovatif yang diharapkan antara lain:
- Peningkatan investasi riset dan pengembangan (R&D) melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.
- Penerapan teknologi industri 4.0, termasuk otomatisasi, internet of things (IoT), dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi produksi.
- Pengembangan rantai pasok domestik yang kuat, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
- Penguatan kebijakan ekspor dengan memberikan dukungan logistik dan promosi pasar internasional untuk produk-produk berteknologi tinggi.
- Kolaborasi dengan institusi keuangan untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang beralih ke produksi berbasis inovasi.
Komisi VII DPR menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat nilai rupiah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor industri.
Selanjutnya, Kemenperin diminta menyusun rencana aksi konkrit dalam jangka waktu tiga bulan ke depan dan melaporkan progresnya kepada DPR. Harapannya, sinergi kebijakan ini dapat menurunkan defisit perdagangan dan menstabilkan nilai tukar di tengah volatilitas pasar global.
