Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapan pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menahan fluktuasi nilai tukar rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, menjelang akhir pekan.
Purbaya menekankan bahwa volatilitas kurs mata uang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap inflasi, biaya impor, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, KSSK – yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan – diharapkan dapat berperan lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko eksternal dan menyiapkan respons kebijakan yang terkoordinasi.
Beberapa langkah konkret yang direncanakan meliputi:
- Peningkatan frekuensi pertemuan koordinasi antara KSSK, termasuk sesi mingguan pada masa-masa kritis pasar.
- Pembentukan tim kerja khusus untuk memantau aliran modal asing dan faktor-faktor geopolitik yang memengaruhi nilai tukar.
- Penggunaan instrumen kebijakan moneter dan fiskal secara selaras, seperti penyesuaian suku bunga acuan dan kebijakan fiskal yang mendukung likuiditas pasar.
- Peningkatan transparansi melalui publikasi rutin laporan analisis pasar valuta asing.
Selain itu, Menteri Keuangan menegaskan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga keuangan internasional untuk memperoleh data yang akurat dan memperluas cakupan pemantauan. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas kurs rupiah tidak dapat dicapai hanya lewat intervensi pasar semata, melainkan memerlukan landasan fundamental yang kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan neraca perdagangan yang sehat.
Dalam jangka menengah, Purbaya berharap koordinasi yang lebih erat antara KSSK dapat menurunkan volatilitas kurs harian, mengurangi tekanan inflasi, serta memperkuat kepercayaan investor. Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama menjaga stabilitas sistem keuangan demi kesejahteraan rakyat.
