Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Seorang perempuan berusia 30-an di Jakarta menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah menikah dengan pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat Kompol. Ternyata, sang suami adalah calo Samsat yang menyamar sebagai anggota kepolisian untuk memperoleh kepercayaan dan mengendalikan korban.
Pertemuan keduanya berawal di sebuah kafe pada awal 2023. Pria tersebut menampilkan identitas palsu berupa kartu nama dan seragam polisi tiruan, lalu mengklaim dapat membantu mengurus administrasi kendaraan secara mudah dan murah. Karena terkesan profesional, korban memutuskan melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan pada Agustus 2023.
Setelah pernikahan, perilaku suami berubah menjadi keras dan penuh ancaman. Ia sering mengancam akan melaporkan korban ke pihak kepolisian jika tidak mengikuti keinginannya. Pada satu kesempatan, suami memaksa korban minum cairan berwarna gelap yang kemudian diketahui mengandung racun. Korban mengalami muntah berulang, pusing, serta trauma psikologis yang mendalam.
Berikut kronologis singkat kejadian:
- Januari 2023: Pertemuan pertama, pria mengaku polisi.
- Mei 2023: Hubungan berkembang, korban mempercayai identitas palsu.
- Agustus 2023: Pernikahan dilangsungkan, korban mendapatkan SIM dan STNK melalui bantuan suami yang ternyata tidak sah.
- November 2023: Suami mulai mengintimidasi, mengancam akan melaporkan korban ke polisi.
- Februari 2024: Korban dipaksa minum racun, mengalami gejala keracunan dan trauma.
- Maret 2024: Korban melaporkan kasus ke kepolisian, terungkap bahwa suami adalah calo Samsat tanpa latar belakang kepolisian.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas terkait maraknya penipuan identitas profesi keamanan yang berujung pada kekerasan rumah tangga. Pihak kepolisian setempat telah membuka penyelidikan terhadap jaringan calo Samsat yang menyamar sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, layanan bantuan hukum dan psikologis telah disediakan bagi korban KDRT.
Ahli psikologi menekankan pentingnya dukungan sosial dan penanganan trauma bagi korban yang dipaksa mengonsumsi zat beracun. “Korban tidak hanya perlu perawatan medis, tetapi juga konseling jangka panjang untuk mengatasi stres pasca‑trauma,” ujar Dr. Maya Lestari, psikolog klinis.
Pentingnya edukasi publik tentang tanda‑tanda penipuan identitas dan cara mengidentifikasi pelaku KDRT juga ditekankan. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi keabsahan identitas seseorang, terutama bila terkait dengan urusan administrasi publik, serta tidak ragu melaporkan tanda‑tanda kekerasan kepada lembaga berwenang.
