Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menanggapi usulan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk menjadikan gula sebagai bagian dari program bantuan pangan. Menurut kementerian, usulan tersebut harus melalui proses koordinasi yang melibatkan berbagai sektor terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian.
Beberapa alasan utama mengapa bantuan gula memerlukan pembahasan lintas sektor antara lain:
- Keberlanjutan anggaran: Kementerian Keuangan perlu menilai dampak fiskal dan memastikan alokasi dana yang tepat tanpa mengganggu prioritas pengeluaran lainnya.
- Target penerima manfaat: Kementerian Sosial harus menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti keluarga berpendapatan rendah, lansia, atau daerah terdampak inflasi makanan.
- Ketersediaan dan distribusi: Kementerian Pertanian serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus memastikan pasokan gula yang cukup, menghindari gangguan pada rantai pasok, dan mengatur distribusi secara adil.
- Pengaruh harga pasar: Intervensi dalam bentuk bantuan gula dapat memengaruhi harga pasar domestik. Analisis ekonomi diperlukan untuk menghindari distorsi harga yang berpotensi memperburuk inflasi.
Kemenko Pangan menekankan pentingnya data yang akurat tentang konsumsi gula per kapita, tingkat kemiskinan, serta fluktuasi harga gula di pasar internasional. Dengan data tersebut, para pembuat kebijakan dapat merancang skema bantuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain itu, kementerian mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, asosiasi petani, dan pelaku industri gula, untuk berpartisipasi dalam forum koordinasi. Tujuannya adalah menghasilkan kebijakan yang transparan, berbasis bukti, serta mampu menanggulangi tantangan ketahanan pangan secara holistik.
Jika usulan bantuan gula disetujui, langkah selanjutnya akan meliputi penyusunan regulasi teknis, penetapan mekanisme distribusi, serta monitoring dan evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
