Setapak Langkah – 24 Mei 2026 | Sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan. Pada kuartal pertama 2024, rupiah berfluktuasi antara Rp15.200 hingga Rp15.800 per dolar AS, menandakan depresiasi hampir 5 % dibandingkan akhir 2023. Penurunan ini dipicu oleh kombinasi faktor domestik—seperti defisit anggaran yang melebar, kebijakan fiskal ekspansif, dan ketidakpastian politik—serta faktor eksternal, termasuk kenaikan suku bunga global dan volatilitas harga komoditas.
Dalam konteks tersebut, beberapa pengamat ekonomi mengangkat kembali kebijakan yang pernah diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie pada akhir 1990-an. Habibie berhasil menstabilkan nilai tukar setelah krisis moneter dengan serangkaian langkah terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Apakah strategi serupa dapat menjadi solusi bagi rupiah di era Prabowo?
Data Pergerakan Rupiah (Januari‑Maret 2024)
| Bulan | Kurs Rupiah (per USD) | Inflasi YoY (%) |
|---|---|---|
| Januari | 15.200 | 4,2 |
| Februari | 15.450 | 4,5 |
| Maret | 15.800 | 4,7 |
Data di atas menunjukkan korelasi antara pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi, yang menambah beban pada daya beli masyarakat.
Strategi Habibie yang Diangkat Kembali
- Penguatan fiskal: Pengendalian belanja pemerintah dan reformasi perpajakan untuk menurunkan defisit.
- Kemandirian Bank Indonesia: Memberikan ruang kebijakan moneter yang bebas intervensi politik, termasuk penetapan suku bunga yang responsif terhadap tekanan nilai tukar.
- Devaluasi terkontrol: Mengizinkan nilai tukar berfluktuasi secara pasar sambil menyiapkan cadangan devisa yang cukup untuk menstabilkan pasar bila diperlukan.
- Dorongan investasi asing: Penyederhanaan peraturan investasi, perlindungan hak properti, dan insentif sektor teknologi tinggi.
- Diversifikasi ekspor: Memperluas basis ekspor ke produk non‑migas serta meningkatkan nilai tambah pada barang ekspor tradisional.
Jika pemerintah Prabowo dapat mengadaptasi langkah‑langkah tersebut, ada potensi bagi rupiah untuk menghentikan tren depresiasi dan bahkan kembali menguat. Namun, implementasinya memerlukan konsensus politik yang luas, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Secara keseluruhan, tantangan nilai tukar tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin, kebijakan moneter yang kredibel, serta reformasi struktural jangka panjang tetap menjadi kunci utama. Strategi Habibie dapat menjadi kerangka acuan, namun keberhasilannya tergantung pada komitmen politik dan kemampuan eksekusi di lapangan.
