Setapak Langkah – 17 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Yerusalem Palestina pada Sabtu, 17 Mei 2026, mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan keprihatinan atas rencana Israel untuk mengambil alih sekitar dua puluh properti yang terletak di sekitar kompleks Masjid Al‑Aqsa. Menurut data yang dihimpun pemerintah setempat, properti‑properti tersebut meliputi rumah tinggal, toko, serta gedung komersial kecil yang selama bertahun‑tahun menjadi bagian penting dari jaringan sosial ekonomi warga setempat.
Rencana pengambilan paksa ini dilaporkan akan dilaksanakan melalui prosedur hukum yang, menurut otoritas Yerusalem, bersifat diskriminatif dan tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi pemilik. Pemerintah Yerusalem menilai langkah tersebut dapat memperburuk ketegangan yang sudah lama terjadi di wilayah suci tersebut serta mengancam stabilitas keamanan di kota.
- Jumlah properti yang diperebutkan: sekitar 20 unit.
- Lokasi: area sekitar pintu masuk masuk Al‑Maqam al‑Haram (gerbang utama) dan jalan-jalan kecil di sekitarnya.
- Jenis properti: rumah tinggal, toko kelontong, dan ruang usaha kecil.
- Keluhan utama: kurangnya proses konsultasi, nilai ganti rugi yang dipertanyakan, dan potensi penggusuran massal.
Pihak berwenang Palestina menegaskan bahwa properti‑properti tersebut berada di bawah kepemilikan warga Yerusalem Timur yang telah terdaftar secara resmi sejak era Ottoman. Mereka menolak setiap upaya yang dianggap melanggar hak milik pribadi serta menuduh Israel menggunakan kebijakan perumahan sebagai alat politik untuk mengubah demografi wilayah tersebut.
Di sisi lain, pernyataan resmi pemerintah Israel menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum atas properti yang dianggap tidak memiliki izin bangunan yang sah. Namun, perwakilan Israel menolak komentar lebih lanjut terkait potensi konflik sosial yang dapat timbul.
Reaksi internasional pun mulai muncul. Beberapa negara dan organisasi kemanusiaan menyerukan dialog terbuka antara kedua belah pihak dan menekankan pentingnya perlindungan situs suci yang memiliki nilai religius bagi umat Muslim dan Yahudi. Mereka mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dapat mengganggu status quo di sekitar Al‑Aqsa berpotensi memicu kerusuhan lebih luas.
Para analis politik menilai bahwa skenario ini dapat memicu aksi protes di dalam dan luar wilayah Yerusalem, serta menambah beban diplomatik bagi pemerintah Israel dalam upaya meredam ketegangan yang terus meningkat. Mereka memperkirakan bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan mediasi internasional serta jaminan hak kepemilikan bagi penduduk setempat.
Sejauh ini, pemerintah Yerusalem telah mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan internasional untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan menuntut agar Israel menghentikan segala upaya pengambilalihan paksa. Pemerintah juga mengimbau warga untuk tetap tenang dan menghindari tindakan konfrontatif yang dapat memperparah situasi.
