Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kerjasama antar negara tetangga atau “good neighbor policy” telah membantu menurunkan frekuensi insiden di perairan Natuna.
Natuna, yang terletak di ujung barat laut kepulauan Indonesia, selama ini menjadi titik fokus sengketa laut terutama dengan kapal-kapal asing yang diduga melanggar kedaulatan Indonesia. Namun, berkat pendekatan diplomatik yang mengedepankan dialog dan kerja sama, Prabowo mencatat bahwa konflik di wilayah tersebut tidak lagi terjadi secara rutin.
- Penegakan hukum maritim melalui patroli rutin TNI AL dan Polri.
- Dialog bilateral dengan negara‑negara tetangga untuk menyelesaikan klaim wilayah.
- Peningkatan infrastruktur pengawasan seperti radar dan stasiun pantau.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan komunitas nelayan lokal, memberikan pelatihan keamanan, serta menyediakan fasilitas penanganan darurat di pulau‑pulau kecil Natuna. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan potensi benturan antara nelayan Indonesia dan kapal asing.
Prabowo menambahkan bahwa kebijakan “good neighbor policy” tidak hanya bersifat simbolik, melainkan telah menjadi landasan bagi Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dengan tetangga, khususnya dalam bidang keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan situasi yang relatif tenang di Natuna, pemerintah berencana untuk memusatkan perhatian pada pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan pariwisata berkelanjutan, sekaligus terus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat.
