Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Dalam pertemuan bisnis yang diadakan antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus, kedua belah pihak menandatangani lima Nota Kesepahaman (MoU) yang menargetkan nilai komitmen bisnis mencapai sekitar Rp7 triliun.
Acara tersebut berlangsung di Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan kementerian, perusahaan multinasional, serta asosiasi dagang dari kedua negara. Kesepakatan ini mencakup beberapa bidang strategis yang diharapkan dapat meningkatkan arus investasi, pertukaran teknologi, dan kerjasama perdagangan.
| Bidang | Target Nilai Investasi (Rp) |
|---|---|
| Energi dan Sumber Daya Alam | 2,5 triliun |
| Produk Pertanian dan Pangan | 1,2 triliun |
| Industri Manufaktur | 1,5 triliun |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1,0 triliun |
| Pariwisata dan Budaya | 0,8 triliun |
Dalam bidang energi, perusahaan Belarus berencana untuk berinvestasi dalam proyek pengolahan minyak dan gas serta pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sektor pertanian menargetkan peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar Belarus, sekaligus mengimpor teknologi pertanian modern dari Belarus.
Kerjasama manufaktur mencakup pembangunan pabrik bersama untuk produk-produk elektronik dan peralatan mesin, sementara sektor teknologi informasi mengedepankan transfer pengetahuan dalam pengembangan aplikasi digital, keamanan siber, dan layanan cloud.
Bidang pariwisata diharapkan dapat memperkuat promosi destinasi wisata kedua negara, dengan program pertukaran budaya dan paket tur yang diselenggarakan secara bersama.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa pencapaian target Rp7 triliun akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing langsung. Pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmen untuk mempermudah prosedur perizinan dan memberikan insentif fiskal guna mendukung realisasi proyek-proyek yang telah disepakati.
Keberlanjutan kerjasama ini akan dipantau melalui forum tahunan yang melibatkan delegasi kedua negara, dengan laporan kemajuan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap Nota Kesepahaman.
