Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman pada hari Rabu menegaskan bahwa tidak ada praktik intimidasi yang dilakukan pemerintah terhadap pihak manapun setelah muncul spekulasi di media sosial.
Dudung menolak keras tuduhan bahwa pemerintah atau lembaga kepresidenan menggunakan tekanan untuk membungkam kritisi atau menghalangi kebebasan bersuara. Ia menyatakan pemerintah menjamin ruang yang luas bagi setiap warga negara, termasuk para kritikus, untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan konstruktif.
Untuk menegaskan komitmen tersebut, KSP menyampaikan beberapa langkah konkret:
- Memperkuat mekanisme pengaduan publik yang dapat diakses secara daring maupun luring.
- Mengadakan dialog rutin antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
- Menyediakan ruang khusus dalam rapat koordinasi untuk menampung masukan kritis dari berbagai pihak.
Beberapa pihak oposisi menyambut pernyataan tersebut dengan catatan agar pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen secara verbal, melainkan juga memastikan pelaksanaannya secara nyata. Sementara masyarakat luas menilai bahwa penegasan KSP dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah.
